.jpg)
JAKARTA NEWS - Sengketa utang piutang masih menjadi salah satu persoalan hukum yang paling sering terjadi di tengah masyarakat. Perselisihan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keterlambatan pembayaran, tidak dipenuhinya kewajiban sesuai perjanjian, hingga munculnya perbedaan penafsiran mengenai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Tidak hanya terjadi dalam hubungan bisnis, konflik utang piutang juga kerap melibatkan keluarga, sahabat, maupun relasi dekat yang pada awalnya dibangun atas dasar kepercayaan.
Dalam banyak kasus, sengketa yang bermula dari hubungan baik tersebut kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan karena minimnya komunikasi dan tidak adanya penyelesaian yang dilakukan secara terbuka. Akibatnya, persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui musyawarah justru berakhir di meja hijau dan menguras waktu, tenaga, serta biaya para pihak.
Menanggapi fenomena tersebut, Advokat Andi Akbar Muzfa, SH berpandangan bahwa penyelesaian sengketa utang piutang seharusnya mengedepankan pendekatan damai dan itikad baik dari kedua belah pihak. Menurutnya, hukum perdata pada dasarnya bertujuan memulihkan hubungan hukum yang terganggu, bukan semata-mata mencari pihak yang menang atau kalah dalam suatu sengketa.
“Dalam perkara utang piutang, pendekatan yang paling ideal adalah mengutamakan komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian secara damai. Jalur litigasi sebaiknya menjadi pilihan terakhir apabila berbagai upaya musyawarah tidak lagi menemukan titik temu,” ujar Andi Akbar Muzfa dalam pandangan hukumnya, Rabu (15/10).
Ia menjelaskan bahwa semangat penyelesaian damai sesungguhnya telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan sebelum suatu perkara diperiksa lebih jauh oleh majelis hakim, para pihak terlebih dahulu diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Menurutnya, kewajiban tersebut menunjukkan bahwa negara mendorong penyelesaian sengketa melalui kesepakatan bersama sebelum memasuki proses pembuktian yang panjang di persidangan.
Selain itu, prinsip perdamaian juga telah lama dikenal dalam hukum acara perdata Indonesia. Hakim pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mengupayakan tercapainya perdamaian antara para pihak pada awal pemeriksaan perkara.
“Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.
Meski demikian, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi. Dalam kondisi tertentu, terutama apabila salah satu pihak tetap menolak memenuhi kewajibannya, maka perkara dapat berlanjut ke proses persidangan.
Dalam perspektif hukum perdata, sengketa utang piutang umumnya berkaitan dengan wanprestasi atau cidera janji. Kondisi tersebut terjadi ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, terlambat memenuhi kewajibannya, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan isi kesepakatan.
Menurut Andi Akbar Muzfa, sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, pihak yang merasa dirugikan biasanya terlebih dahulu memberikan peringatan atau somasi kepada pihak yang dianggap lalai.
“Somasi merupakan langkah penting karena menjadi bentuk peringatan resmi agar pihak yang memiliki kewajiban segera memenuhi prestasinya. Apabila setelah diberikan kesempatan yang patut kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi, maka gugatan perdata dapat diajukan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa dalam proses peradilan perdata, perkara utang piutang umumnya melalui sejumlah tahapan, mulai dari pendaftaran gugatan, penunjukan majelis hakim, sidang pertama, proses mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak, hingga putusan pengadilan.
Setelah putusan dijatuhkan, hukum masih memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak puas untuk menempuh upaya hukum berupa banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, Andi Akbar Muzfa mengingatkan bahwa masyarakat sering kali keliru memahami persoalan utang piutang dengan menganggap setiap kegagalan membayar utang otomatis merupakan tindak pidana. Padahal pada prinsipnya, utang piutang merupakan hubungan hukum keperdataan yang penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme perdata.
“Tidak setiap orang yang terlambat atau gagal membayar utang dapat langsung dipidana. Kegagalan memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian pada dasarnya merupakan persoalan perdata yang harus dibedakan dari tindak pidana,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam kondisi tertentu perkara utang piutang dapat berkembang menjadi ranah pidana apabila sejak awal terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang disengaja.
Salah satu contohnya adalah apabila seseorang sejak awal menggunakan identitas palsu, menyampaikan informasi yang tidak benar, atau menawarkan skema usaha fiktif dengan tujuan memperoleh uang dari pihak lain. Dalam situasi seperti itu, unsur penipuan dapat menjadi bagian dari konstruksi hukum yang diperiksa oleh aparat penegak hukum.
Selain itu, potensi pidana juga dapat muncul apabila terdapat tindakan penggelapan, yaitu ketika seseorang menguasai barang atau uang yang berada dalam penguasaannya secara sah, namun kemudian menggunakannya secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi.
Menurut Andi Akbar Muzfa, perbedaan mendasar antara sengketa perdata dan tindak pidana terletak pada adanya unsur niat jahat sejak awal atau adanya tindakan yang secara nyata melanggar hukum.
“Penegak hukum harus melihat secara cermat apakah perkara tersebut murni merupakan wanprestasi atau memang terdapat unsur penipuan maupun penggelapan. Tidak boleh semua persoalan utang piutang langsung dibawa ke ranah pidana tanpa dasar hukum yang jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian melalui jalur damai sering kali memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan proses hukum yang panjang. Dalam banyak kasus, restrukturisasi pembayaran, penjadwalan ulang kewajiban, atau kesepakatan baru antara para pihak dapat menjadi solusi yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan.
Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi kreditur untuk memperoleh haknya, tetapi juga memberi kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus menghadapi konflik hukum yang berkepanjangan.
“Perdamaian yang dibangun atas dasar itikad baik biasanya menghasilkan solusi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak dibandingkan proses litigasi yang memerlukan waktu panjang,” katanya.
Andi Akbar Muzfa juga mengingatkan pentingnya membuat perjanjian tertulis yang jelas dalam setiap transaksi utang piutang. Dokumentasi yang baik akan memudahkan pembuktian apabila di kemudian hari muncul perselisihan mengenai jumlah utang, jangka waktu pembayaran, maupun kewajiban masing-masing pihak.
Menurutnya, kesadaran hukum masyarakat perlu terus ditingkatkan agar hubungan keperdataan yang sederhana tidak berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks.
“Pada akhirnya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hak, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Dalam sengketa utang piutang, penyelesaian secara damai yang dilandasi kejujuran dan itikad baik sering kali menjadi jalan terbaik untuk mencapai keadilan bagi semua pihak,” tutup Andi Akbar Muzfa.
(Muliati Utami, 15/10)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
